Latest Event Updates

Ada 900 Kades Ditangkap, Jokowi Minta Warga Ikut Awasi Dana Desa

Posted on

0498ea76-1faa-45ae-9a48-2152b50cf083_169

Garut – Presiden Joko Widodo menyinggung soal penyelewengan dana desa. Bahkan Jokowi menyebut ada ratusan kepala desa di Indonesia yang ditangkap polisi karena perkara itu.

“Ada lebih dari 900 kepala desa yang ditangkap gara-gara dana desa, tapi itu dari 7.400 (kepala desa). Ada yang ‘belok’, kita tidak tutup mata,” ucap Jokowi kepada wartawan selepas menghadiri acara pembagian sertifikat tanah di Lapangan Merdeka Kerkof, Tarogong Kidul, Garut, Selasa (17/10).

Namun Jokowi menjelaskan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan pihaknya, banyak juga penyaluran dana desa yang telah tepat sasaran. “Tapi dari survei yang kita lakukan, banyak yang tepat sasaran. Memang perlu diperbaiki,” katanya.

Jokowi menjelaskan, dalam penyaluran dana desa, seharusnya masyarakat diajak memusyawarahkan hal tersebut. Keterlibatan masyarakat soal penyaluran dana desa dinilainya sangat penting.

“Seluruh masyarakat harus diajak bicara. Dana itu dipakai untuk apa, dimusyawarahkan dalam forum desa. Mau dipakai bangun irigasi dan jalan desa, silakan. Paling penting harus produktif,” tutur Jokowi.

Guna meningkatkan efektivitas penyaluran dana desa, Jokowi mengimbau masyarakat ikut mengawasi proses penyaluran dana desa. Bukan hanya pemerintah yang bertugas dalam mengontrol dana desa.

“Mungkin pemerintah pusat, provinsi, daerah mengikuti begitu banyak desa, (tapi) kontrol dan pengawasan yang baik adalah dari masyarakat,” tegas Jokowi.

sumber: https://news.detik.com/berita/d-3688491/ada-900-kades-ditangkap-jokowi-minta-warga-ikut-awasi-dana-desa?utm_source=facebook&utm_campaign=detikcomsocmed&utm_medium=btn&utm_content=news&fbclid=IwAR173EV1W-zReSgSDAb0qsSx9O09QeqGHQbRVL3BmFh6UyuAg60-uSPXZlM

Pakai Dana Desa Rp287 Juta buat Judi Koprok, Kades Dihukum 3 Tahun

Posted on

pakai-dana-desa-rp287-juta-buat-judi-koprok-kades-dihukum-3-tahun

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)–Margono (47), Kepala Desa Taman Endah, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dijatuhi hukuman 3 tahun pidana penjara lantaran melakukan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa sebesar Rp287 juta sejak 2015 hingga 2017.

Hakim Ketua Siti Insirah dalam putusanya meyebutkan terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 RI nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp287 Juta.

“Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa Margono dengan pidana penjara selama Tiga tahun penjara, serta denda Rp50 Juta, Subsider dua bulan kurungan. Selain itu terdakwa juga diwajibkan Membayar kerugian negara sebesar Rp287 juta,” kata Siti.

Vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum dimana terdakwa Margono dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3,5 tahun penjara, selain itu jaksa juga meminta terdakwa membayar uang pengganti sebagai mana dimaksud dalam dakwaan dan denda Rp50 Juta.

Siti menyebut perbuatan yang dilakukan terdakwa berawal sejak 2015 hingga 2017, dimana saat itu desa yang terdakwa pimpin mendapat anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Lampung Timur berupa alokasi dana desa. Dana tersebut diperuntukkan untuk membayar penghasilan tetap, tunjangan kepala desa, perangkat desa, permusyawarahan desa dan lembaga lembaga kemasyarakatan desa, pembangunan infrastruktur dan keperluan desa lainya.

Bahwa dana insentif untuk membayar para perangkat desa, tunjangan kesehatan, dana insentif, pengelolaan teknis keuangan desa, dan operasional kemasyarakatan desa Taman Endah yang telah dicairkan tidak dibayarkan oleh terdakwa selama tahun 2015 sampai dengan 2017 sejumlah Rp178 juta.

“Pada 2016 terdakwa juga mencairkan dana Linmas yang bersumber dari APBD Lamtim sebesar Rp9 juta yang tersamar cairkan sendiri melalui rekening bank BRI,” kata Hakim.

Lalu terdakwa bersama saksi Kuspriadi pergi Bank BRI unit Purbolinggo untuk mencairkan dana BUMDes sebesar Rp100 juta, semestinya dana yang telah dicaikan dipegang oleh bendahara BUMDes namun oleh terdakwa diambil secara keseluruhan.

” Dana tidak pernah diberikan kepada Sutaman selaku Manager BUMDES Taman Endah dan Sumarno Bendahara BUMDES melainkan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya,” kata Hakim.

Seusai Sidang Jaksa Penuntut Umum Pada Kejari Lamtim Muchamad Habi Hendarso mengatakan uang dana desa yang terdakwa korupsi tidak diperuntukkan untuk perlukan sebagai mana mestinya, melainkan terdakwa habiskan untuk main judi koprok.

“Soal putusan kita masih pikir-pikir, apakah mau banding atau tidak nanti kita laporkan kepimpinan dulu,” katanya.

Sumber: http://www.lampost.co/berita-pakai-dana-desa-rp287-juta-buat-judi-koprok-kades-dihukum-3-tahun.html

Pemerintah ubah skema penyaluran dana desa 2018

Posted on

NULL

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempercepat penyaluran dana desa tahun ini untuk mendukung program padat karya (cash for work). Hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 29 Desember 2017 lalu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan, dalam PMK tersebut, diatur penyaluran dana desa untuk mendukung cash for work melalui percepatan pencairan dan pencairan tiga tahap. Pertama, 20% dari total pagu dengan pencairan paling cepat minggu kedua Januari 2018 dan paling lambat minggu ketiga Juni 2018.

Persyaratannya lanjut dia, pemerintah daerah (pemda) menyampaikan dokumen penetapan APBD yang di dalamnya memuat anggaran dana desa, alokasi dana desa dan bagi hasil pajak, serta retribusi daerah. Selain itu, pemda menyampaikan peraturan bupati atau walikota tentang penetapan rincian dana desa.

“Kalau daerah telah menyampaikan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dokumen tersebut, maka 20% tahap pertama akan dicairkan,” kata Boediarso di kantor Kemenkeu, Senin (15/1).

Kedua, 40% dari total pagu dengan pencairan paling cepat akhir Maret 2018 dan paling lambat minggu keempat Juni 2018. Adapun persyaratan pengajuan ini, yaitu pemda menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana desa tahun sebelumnya dan menyampaikan laporan konsolidasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya.

Ketiga, 40% dari total pagu dengan pencairan paling cepat pekan Juli 2017. Persyaratannya, penyaluran dana desa tahap pertama dan tahap kedua sekurang-kurangnya 75%, penyerapan dana desa telah mencapai 75%, dan pencapaian output mencapai 50%.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengatakan, skema cash for work akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat desa. Pihaknya memperkirakan skema ini akan menciptakan lima juta kesempatan kerja di desa.

Namun menurutnya, pemerintah masih perlu melihat kinerja pemda jika rencana percepatan penyaluran dana desa tersebut akan dilaksanakan. Sebab, masih banyak dana desa yang menumpuk di Pemda dan belum disalurkan ke desa.

“Di tahap kedua 2017 (dana desa) numpuk di kabupaten kota. Jumlahnya besar. Ini perlu diantisipasi,” kata Robert kepada KONTAN.

Robert menilai, pemerintah perlu membuat kluster desa mana yang perlu diprioritaskan untuk mendapat dana desa. Jangan sampai, percepatan penyaluran dana desa nantinya mengorbankan kualitas proses.

“Jangan sampai numpuk di dia (pemda). Kalau kaya gini, bukan berkualitas malah inefisiensi,” tambah Robert.

Sumber: http://nasional.kontan.co.id/news/pemerintah-ubah-skema-penyaluran-dana-desa-2018

Jokowi Instruksikan Dana Desa Dikucurkan dengan Model ‘Cash for Work’

Posted on

 

presiden-jokowi-pimpin-sidang-kabinet-paripurna_20160909_151302Presiden Joko Widodo, Jumat (3/11/2017), memimpin rapat terbatas membahas pemanfaatan dana desa di Kantor Presiden, Jakarta.

Dalam pidato pengantarnya, Presiden mengulang kembali instruksinya beberapa waktu yang lalu bahwa dana desa harus dialokasikan di sektor padat karya.

“Saya meminta program pemanfaatan dana desa dan program kementerian yang dikucurkan ke desa dilakukan dengan modal padat karya. Model cash for work,” ujar Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga meminta supaya dana desa dikelola dengan cara swakelola.

Hal itu semata-mata demi pembukaan lapangan kerja, sekaligus meningkan kesejahteraan serta daya beli masyarakat.

“Untuk itu, saya minta kementerian dan lembaga yang punya program di desa dikonsolidasikan lagi, baik sisi perencanaan/anggaran pembiayaan sehingga outcome-nya berdampak pada upaya untuk menekan kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja,” ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, jumlah dana desa tahun 2017 lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Semestinya jumlah itu bisa membuka lapangan pekerjaan dan mengentaskan kemiskinan.

Diperlukan pula pelatihan dan pendampingan bagi para kuasa anggaran di desa agar bisa menggali dan mengembangkan potensi yang ada di desa masing-masing.

Dengan demikian, hasil dana desa untuk kesejahteraan masyarakat diharap lebih optimal.

Hadir dalam rapat terbatas itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjoyo dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Sumber:http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/03/jokowi-instruksikan-dana-desa-dikucurkan-dengan-model-cash-for-work

Program ‘Cash For Work’, Mendes PDTT: Berikan Kesempatan Masyarakat Desa Bekerja

Posted on

DSC_2465_-300x200

Dana desa ini filosofinya selain untuk memajukan desa juga untuk memberikan kesempatan masyarakat desa bekerja dan itu hanya bisa dilakukan dengan swakelola. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, dan Transportasi, Eko Sandjojo usai mengikuti Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/11).

“Kenyataannya masih ada program-program dana desa yang yang dilakukan tidak dengan swakelola tetapi dengan kontraktor. Itu karena ada kendala regulasi misalnya diperaturan LKPP yang menyaratkan pekerjaan yang kompleks dan di atas 200 juta itu tidak boleh dilakukan secara swakelola,” ujar Eko.

Tadi disepakati, lanjut Eko, bahwa minimal 30% dari dana desa itu dipakai untuk membayar upah pekerja yang mengerjakan program-program swakelola. Ia juga menambahkan  beberapa peraturan, seperti yang menyaratkan 90% dari dana desa yang cair di desa baru bisa cair itu dilonggarkan.

“Yang penting kalau sudah ada 50% dan itu sesuai, desa-desa yang akan mencairkan itu sudah bisa mencairkan dana desa. Jadi enggak harus menunggu 90%. Misalnya sudah 85% selesai, tapi 5 % belum selesai jadi yang 85% enggak bisa cair kan terhambat. Itu juga akan diperbaiki,” kata Mendes PDTT.

Program Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), menurut Eko, ada beberapa komoditi yang sebetulnya market-nya sudah ada namun masih impor sekarang. Ia memberikan contoh misalnya jagung itu bukan impor, tetapi ada potensi ekspornya ada ke Malaysia, Filipina 5 juta ton.

5 juta ton jagung itu kan, lanjut Eko, bisa menciptakan 500.000 hektar lahan baru yang bisa mempekerjakan kira-kira 5 juta job juga. “Dengan model itu kerja sama dengan pemerintah kabupaten, Pemerintah memberikan insentif kepada masyarakat desa berupa bibit, pupuk, traktor, atau mungkin jembatan dan hal lain yang dibutuhkan. Kita bisa ajak dunia usaha dan perbankan untuk pasca panennya jadi kita bisa ekspor,” tambah Eko.

Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa komoditi seperti gula juga bisa dibuat model Prukades yang akan menciptakan 10 juta job. Begitu pun halnya, menurut Eko, dengan Garam masih ada 3 juta, itu bisa meng-create 300-500 ribu job.

“Jadi 3 komoditi saja kalau kita fokus kita kerjakan dengan model prukades ini bisa menciptakan lebih dari 10 juta job,” ujar Eko meyakinkan.

Penciptaan-penciptaan lapangan kerja ini, menurut Eko, yang akan difokuskan dan dikawal langsung oleh Presiden sehingga diharapkan lebih efektif. “Dan mungkin tahun depan, Bapak presiden tidak lagi kunjungan infratsruktur lagi tapi ke program-program padat karya,” tambah Eko.

 

Mengenai pemberian uang harian bagi pekerja, Eko menjelaskan bahwa tetap masih ada unsur swadaya dari masyarakat namun Presiden ingin masyarakat benar-benar kerja dan digaji sehingga mereka punya income serta bisa meningkatkan daya beli.

“Jadi kalau 30% dari dana desa dipakai untuk membayar upah, upahnya bukan yang kerja asal-asalan tapi kerja yang ada hasilnya juga, itu artinya ada 18 triliun kan, 18 triliun uang yang diterima masyarakat desa di seluruh Indonesia itu paling sedikit akan menciptakan daya beli dikali 5,” jelas Eko seraya menyampaikan bahwa hal itu berarti hampir 100 triliun daya beli di desa.

 

Mengenai pemberian gaji, Eko menyampaikan bahwa upahnya yang diberikan 80% dari Upah Minimum Peovinsi (UMP). Dengan 80% UMP ini, lanjut Eko, masyarakat yang punya skill ini sudah bekerja di tempatnya masing-masing, tapi yang enggak punya dan sudah tua ini misalnya, bisa bekerja di proyek-proyek desa dan padat karya di desa.

“Nah, jangan sampai orang yang punya skilll karena gajinya lebih gede jadi pindah pekerjaan orang yang enggak punya skill sementara orang enggak punya skill tetap enggak bekerja. Enggak ada pekerjaan,” pungkas Eko akhiri jawaban kepada pers.

 

Sumber: http://setkab.go.id/program-cash-for-work-mendes-pdtt-berikan-kesempatan-masyarakat-desa-bekerja/

Kemenko PMK: Warga Harus Ikut Awasi Dana Desa

Posted on

067205900_1506682198-Gunung-Agung8

Liputan6.com, Jakarta – Belakangan makin santer terdengar adanya praktik korupsi di tingkat desa. Sasarannya, apalagi kalau bukan dana desa, anggaran negara yang ditransfer ke pelosok-pelosok negeri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Sangat mengecewakan. Kita bersama-sama ingin membangun perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan, dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi selalu terhambat oleh hal-hal yang semacam ini,” ujar Deputi bidang Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Nyoman Shuida, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jumat (20/10/2017).

Meski demikian, menurut Nyoman, saat ini pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah saja belum cukup, harus ada keterlibatan masyarakat dalam hal penggunaan dana desa ini.

“Warga desa perlu ikut serta dalam mengawasi dana desa ini. Mereka sudah dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menyusun APBDes, dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Jadi, harusnya masyarakat juga ikut mengawasi dalam penggunaan atau pemanfaatan dana desa ini,” tutur Nyoman.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan bahwa sepanjang tahun 2016-Agustus 2017 ada 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa yang rata-rata dilakukan oleh oknum kepala desa. Selama tiga tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sekitar Rp 127 triliun.

Rinciannya, tahun 2015 Rp 20,8 triliun, tahun 2016 Rp 46,98 triliun, dan tahun 2017 Rp 60 triliun. Melihat kondisi yang terjadi saat ini tentu membuat pusing Nyoman Shuida yang sehari-hari fokus terhadap isu dana desa di Kemenko PMK.

Nyoman menambahkan, modus penyelewengan dana desa sering terjadi pada aspek penggunaannya. Penggunaan tidak sesuai dengan hasil musyawarah desa dan tidak ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

“Di APBDes disepakati untuk membeli pupuk, tapi yang dibeli motor, ini kan sudah salah,” lanjutnya.

Selain itu, Kemenko PMK telah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Kementerian Keuangan, KPK, kepolisian, dan beberapa lembaga/kementerian terkait untuk bersama-sama menekan angka kebocoran dana desa.

“Ini sudah kami antispasi, kami bersama-sama K/L terkait akan terus melakukan upaya pengawasan terhadap penggunaan dana desa,” jelas Nyoman.

Lemahnya pengawasan terhadap dana desa ini, menurut Nyoman, ada tiga hal yang memengaruhi, yakni menyangkut kultur feodalisme yang ada di masyarakat. Nyoman menambahkan faktor lainnya, yakni lemahnya peran Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan (LPMD) dan lemahnya pemerintah kabupaten dalam mengontrol dana desa.

Kedua hal tersebut juga menjadi bagian dari sebab penyelewengan ini. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu melakukan keterbukaan informasi publik.

“Saya melihat beberapa desa sudah melakukan hal tersebut dengan membuat website desa, mereka terbuka terhadap pengeluaran yang digunakan. Ini sangat menarik,” pungkas Nyoman.

Terakhir, Nyoman mengatakan, untuk mencegah penyelewengan dana desa ini, maka nilai-nilai integritas, kerja keras dan gotong royong yang masuk dalam program Gerakan Nasional Revolusi Mental harus benar-benar diterapkan dalam setiap lini kehidupan masyarat.

“Nilai-nilai revolusi mental sudah kita masukkan di dalam pelatihan-pelatihan kurikulm para pendamping desa. Saya harap bisa memberi sentuhan kepada pemerintah desa untuk lebih sadar diri,” tutupnya.

http://bisnis.liputan6.com/read/3135430/kemenko-pmk-warga-harus-ikut-awasi-dana-desa

Mengenal Cara Kerja dan Koneksi Data Siskeudes

Posted on Updated on

siskeudes

Cara kerja Aplikasi SISKEUDES atau SIMDA-Desa adalah menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun.

Kehadiran aplikasi ini tidak bermaksud untuk mempersulit kerja aparatur desa, sesungguhnya dalam rangka mempermuda pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa, karena terkait dengan Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. “Penggunaan aplikasi ini untuk pengelolaan dana desa yang lebih akuntabel”.

Menurut informasi,  kedepan, seluruh desa harus menggunakan aplikasi ini tampa kecuali. Bagi yang terlanjur kerjasama dengan pihak ketiga, agar segera mengikuti ketentuan pemerintah sehingga tidak mempersulit pelaporan pemerintah daerah.

Nah, bagi pendamping desa, harus tau, paham dan mengerti bagaimana cara kerja aplikasi ini. Karena, Anda akan menjadi referensi bagi pemerintah desa dan kader desa bertanya. Kalau begitu, kita langsung saja ke pokok bahasan, tentang mengenal lebih dekat cara kerja dan koneksi data Siskeudes atau Simda Desa.

Berikut System Reguirement Siskeudes

Operating System dan Parangkat Keras

Aplikasi  SISKEUDES atau SIMDA Desa berjalan pada  operating system Windows dan dapat berjalan dengan baik pada WindowsXP, Windows7 dan Windows8. Sistem operasi komputer selain Windows tidak dapat digunakan untuk implementasi SISKEUDES.

Adapun, kebutuhan perangkat keras komputer untuk aplikasi  SISKEUDES  minimal Intel Celeron 1,5Ghz dengan memori RAM 1 Gb dan ruang hardisk kosong yang tersisa minimum 10Gb. Persyaratan ini adalah persyaratan minimum dan bila disediakan spesifikasi melebihi standar lebih disarankan.

Setting Konfigurasi Komputer

Sehubungan dengan adanya kalkulasi perhitungan pada periode tertentu dan parameter yang berhubungan dengan tanggal komputer, setting konfigurasi kalender pada control panel windows harus disetting dengan format tanggal menurut format yang berlaku di Indonesia yaitu “dd/mm/yyyy”. Format kalender komputer yang tidak sesuai menyebabkan error pada saat preview laporan dan perhitungan tidak akurat.

Database dan Koneksi Data Siskeudes

Aplikasi Siskeudes menggunakan database Microsoft Access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan database access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQLServer hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Pada inteface koneksi data tersedia 2 pilihan opsi koneksi, via ODBC (Open Database Connectivity) atau Direct Access. Dengan koneksi via ODBC, aplikasi keuangan desa melakukan pembacaan data tidak secara langsung ke Driver MsAcces akan tetapi menggunakan mesin ODBC pada sistem operasi windows. Sedangkan Direct Access pembacaan file langsung dilakukan pada file database yang bersangkutan.

Penggunaan opsi koneksi ODBC mengharuskan sistem komputer terinstall Microsoft Jet OleDB 4.0 pada Microsoft Office 2000-2003. Sehingga untuk komputer yang tidak terinstall Microsoft Office 2003 tidak dapat menggunakan fitur ini. Apabila ingin tetap menggunakan fitur ini adalah dengan cara menambahkan aplikasi Microsoft Office Access 2003 atau menambahkan access database engine.

Secara teknis penggunaan opsi via ODBC lebih disarankan dan lebih menjamin keamanan data dari kerusakan (corrupt) dan dapat digunakan pada mode multiuser dengan cara melakukan sharing folder database “Data APB Desa2016.mde”.

Penggunaan opsi Direct Access membuat aplikasi langsung melakukan pembacaan file pada database keuangan desa. Opsi ini digunakan apabila dalam komputer tidak tersedia Microsoft Jet Oledb4.0 untuk “*.mdb” pada komputer yang hanya terinstall Microsoft Office2007, 2010 atau 2013. Penggunaan opsi ini tidak disarankan karena pada kondisi tertentu, seperti komputer lambat, low memory atau komputer terinfeksi virus dapat membuat database rusak atau corrupts. Penggunaan opsi ini hanya untuk single user atau dengan kata lain hanya untuk komputer PC atau Laptop secara stand alone (tidak menggunakan jaringan).

Penggunaan aplikasi dengan mode OCBC lebih disarankan bila dibandingkan dengan mode Direct Access demi keamanan data. Untuk komputer yang sudah terlanjut terpasang Microsoft Office 2007 s.d 2013 agar menambahkan Microsoft Office Access2003 sehingga dapat menggunakan fitur ODBC.

Parameter dan Tools
1. Parameter PemdaPada parameter data umum pemda terdiri dari dua digit kode provinsi dan dua digit kode kabupaten. Kode provinsi dan kode kabupaten dibakukan sesuai Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kode provinsi dan kabupaten pada data umum pemda sudah default pada saat pemberian SML nama pemda. Kode ini juga berlaku sebagai pengunci aplikasi sehingga tidak dapat dipertukarkan antar pemda. Kode ini merupakan kode unik yang nantinya akan dijadikan kode untuk kompilasi data nasional yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

2. Parameter Kode Kecamatan dan Desa
Kode kecamatan dan desa terdiri dari dua digit kode kecamatan dan dua digit kode desa dengan format “00.00.” Kode kecamatan dan desa yang diregistrasi pada aplikasi SISKEUDES didasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Kode kecamatan dan desa dimasukkan sesuai dengan urutan yang ada dalam Permendagri tersebut. Data kelurahan tidak perlu dimasukkan dalam aplikasi karena secara teknis wilayah kelurahan tidak masuk dalam lingkup aplikasi ini.

3. Parameter Rekening APB Desa
Kode rekening APB Desa terdiri dari 4 level yang terdiri dari : (a) Akun, (b) Kelompok, (c) Jenis dan (d) Obyek. Kode rekening APB Desa level 1 s.d 3 sudah dibakukan sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan kode rekening APB Desa pada level 4 disusun sesuai dengan kebutuhan daerah/desa dengan memperhatikan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kode rekening pada level 4 pada aplikasi adalah kode rekening default yang disusun berdasarkan modul Bimkon yang diterbitkan Deputi PPKD BPKP. Kode rekening tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Masing-masing Pemda dapat melakukan perubahan rekening tersebut dan dibakukan melalui Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Perubahan kode rekening per desa pada aplikasi SISKEUDES tidak diperbolehkan dan harus dibakukan sama untuk satu pemda tertentu. Pembakuan ini berhubungan dengan adanya kompilasi data APB Desa pada tingkat Kabupaten/Kota yang membutukan bagan akun standar rekening APB Desa. Penambahan kode rekening yang tidak dibakukan atau dibuat secara parsial akan menyebabkan kegagalan perhitungan data pada saat dikompilasi pada tingkat kabupaten/kota. Kode rekening yang tidak terdaftar tidak akan terjumlah pada saat data dikompilasi walaupun dapat di ekspor impor data. Terkait penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa, terhadap penambahan rekening belanja khususnya belanja modal agar dilakukan Mapping Korolari Aset pada menu Parameter

4.Parameter Bidang dan Kegiatan

Parameter Bidang dan kegiatan terdiri dari dua digit kode bidang dan dua digit kode kegiatan dengan format “00.00.”. Kode bidang diisi dengan dua digit kode bidang kewenangan yang dilimpahkan ke desa sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014. Sesuai undang-undang tersebut, bidang kewenangan yang dilimpahkan ke desa meliputi :

01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ;
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan ;
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa ; dan
05 Bidang Tidak Terduga.

Parameter kode kegiatan yang boleh dilaksanakan oleh desa dibakukan sesuai dengan yang berlaku di pemerintah daerah yang bersangkutan. Kode kegiatan disusun berdasarkan kebutuhan yang ada, dirumuskan oleh SKPD Teknis yang berhubungan dengan desa dan dibakukan dalam Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur mengenai pedoman penyusunan APB Desa.

Penyusunan daftar kegiatan yang boleh dilaksanakan oleh desa disesuaikan dengan bidang kewenangan dan tetap memperhatikan peraturan yang lebih tinggi, seperti Permendes PDTT, PermenKeu dan Permendagri yang mengatur masalah keuangan desa.

5. Parameter Kode Sumber Dana
Parameter kode sumber dana pada aplikasi SISKEUDES terdiri dari tiga digit huruf dengan format “AAA”. Kode sumber dana dalam aplikasi adalah kode baku yang terdiri dari 8 (delapan) sumber dana yang masuk ke desa atau yang ada di desa, yakni: (1) PAD – Pendapatan Asli Desa (2) ADD – Alokasi Dana Desa, (3) DDS – Dana Desa, (4) PBH – Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi, (5) PBP – Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi, (6) PBK – Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten, dan (7) SWD – Swadaya, (8) DLL – Dana Lain-lain.

Bila ada sumber dana yang belum diregister ke dalam sistem agar dimasukkan terlebih dahulu ke kode DLL, kemudian diinformasikan kepada tim pengembang aplikasi agar dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan ke aplikasi SISKEUDES. Sebagai catatan, untuk SiLPA menggunakan sumber dana sesuai asal SiLPA tersebut, misalnya SiLPA yang berasal dari sisa Alokasi Dana Desa maka sumber dananya menggunakan ADD – Alokasi Dana Desa.

6. Parameter Standar Satuan Harga
Parameter standar satuan harga digunakan untuk referensi harga satuan pada saat penyusunan RAB. Parameter standar satuan harga ini disusun pada tingkat kabupaten/kota dan dimasukkan ke dalam aplikasi sebelum didistribusikan ke desa.

Parameter standar satuan harga bersifat sebagai referensi dalam arti dapat digunakan sebagai acuan dan tidak dikunci satuan harganya persis seperti yang ada dalam standar. Hal ini mengingat varian dan kondisi geografis lokasi desa yang mungkin menyebabkan harga barang dalam satu area berbeda dengan harga barang pada area lainnya. Operator desa masih dapat mengganti harga satuannya sesaat sebelum data disimpan.

Pemilihan harga satuan sesuai standar disediakan dalam bentuk tombol SBU pada form entrian RAB. Fitur ini dapat dinon aktifkan melalui menu Tools – Setting Otomasi. Bila tidak dipergunakan administrator kabupaten/kota agar mematikan fitur ini sehingga tidak membingungkan petugas operator desa.

7. Parameter Belanja Operasional

Parameter mapping belanja operasional digunakan untuk meregister kegiatan yang masuk dalam kelompok belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam PP 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015 pasal 100 huruf b. Kegiatan yang diregister dalam parameter ini akan dikelompokkan sebagai belanja operasional dan dihitung porsinya dari total APB Desa.

Aplikasi tidak melakukan penguncian posting data APB Desa apabila terjadi pelampuan belanja operasional diatas 30% sebagaimana dimaksud dalam PP 43 Tahun 2014 jo PP 47 Tahun 2015 Pasal 100. Aplikasi hanya memberikan informasi terjadi pelampuan porsi belanja operasional APB Desa > 30% pada saat akan diposting.

8. Parameter Mapping Korolari

Parameter korolari digunakan untuk mencatat kapitalisasi belanja modal ke dalam aset secara otomatis. Kode rekening belanja modal yang menghasilkan aset secara otomatis akan menambah nilai aset pada laporan kekayaan milik desa. Jika ada penambahan kode rekening Belanja Modal maka lakukan mapping Korolari secara manual sesuai jenis aset tetap yang akan dihasilkan.

9. Parameter Rekening Kas Desa

Parameter rekening kas desa digunakan untuk meregistrasi nomor rekening dan nama bank dimana uang kas desa ditempatkan. Sesuai dengan kebijakan single account, hanya satu rekening bank yang dapat diregistrasi dalam aplikasi SISKEUDES. Jika desa memiliki lebih dari satu rekening maka hanya satu rekening kas yang diakui sebagai rekening kas desa, sedangkan rekening lainnya dianggap sebagai rekening temporer atau rekening penampungan sementara.

 

Sekilas Aplikasi Siskeudes

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) saat ini telah menemukan bentuknya yang pasti. Siskeudes secara bertahap akan diterapkan di seluruh Indonesia untuk membantu desa dalam melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien.

 

Pada awalnya (akhir 2015) aplikasi besutan BPKP ini diberi label SIMDA Desa sebagai standar pelaporan APBDes. Dalam perjalanannya, SIMDA Desa berubah nama menjadi Siskeudes dan mulai disosialisasikan ke desa-desa di Indonesia. Yang menjadi latar belakang hadirnya Aplikasi Siskeudes, beberapa diantaranya adalah: Direktif Presiden, Permintaan DPR-RI saat RDP, Rekomendasi KPK-RI, Peran BPKP sebagai auditor internal Pemerintah.

Dasar Pengembangan Aplikasi Siskeudes

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

  • PP Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  • PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
  • Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
  • Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
  • PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Fitur Aplikasi Siskeudes

20161008_aplikasi-siskeudes_fitur

Pengembangan Aplikasi Siskeudes
1. Database
Microsoft Acces 2003-2013,   bisa HYBRID dg SQL2000
=> dRiver jet ole db 4.0 atau sqlserver
2. Aplikasi => Borland Delphi 7
3. Report => Report builder 10.8
4. Operating Sistem
Windows XP,  WINDOWS-7, WINDOWS-8

Setting Koneksi Database

Penggunaan aplikasi dengan mode ODBC lebih disarankan bila dibandingkan dengan mode Direct Acces demi keamanan data. Untuk komputer yang sudah terlanjur terpasang Office 2007 s.d 2013 agar menambahkan office acces 2003 sehingga dapat menggunakan fitur ODBC.

20161008-koneksi-database-aplikasi-siskeudes

 

Sumber:

  1. http://risehtunong.blogspot.co.id/2016/08/mengenal-cara-kerja-dan-koneksi-data.html
  2. http://www.keuangandesa.info/2016/10/sekilas-aplikasi-siskeudes.html